Kita saat ini fokus bagaimana pariwisata bisa berkembang. Harus ada payung hukumnya kan? Ini sedang kita perbaiki. Ini salah satu fungsi legislasi. Pak Prabowo itu tidak macam-macam, yang penting undang-undang sekarang bisa digunakan untuk melayani masyarakat.

Tentang pergantian KSAL, dari catatan saya sesuai dengan Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, batas usia perwira TNI termasuk Perwira Tinggi (Pati) hanya sampai dengan 58 tahun dan Laksamana Muhammad Ali  pada April 2025 mendatang akan memasuki usia pensiun.

Anggota Baleg DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menyoroti pentingnya batasan yang jelas dalam keterbukaan informasi publik dalam RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa RUU KUHAP sangat diperlukan untuk menindaklanjut KUHP yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang.

KUHP kan berlaku 1 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai yang baru, di antaranya dia lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif dan restitutif, yang mana secara logika tentu memerlukan KUHAP yang juga baru, yang memuat nilai-nilai yang sama. Nah, ini yang kami lihat urgen.

Meski tidak masuk dalam daftar RUU Prolegnas prioritas 2025, DPR RI secara resmi mengesahkan RUU Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menjadi UU.

Dengan diterima dan disahkannya RUU tersebut dalam Komisi VI DPR RI, maka selanjutnya kami akan laporkan pada Paripurna DPR RI untuk pengambilan keputusan untuk pembicaraan tingkat 2 untuk selanjutnya diteruskan menjadi Undang-undang.

Seharusnya, semua transaksi yang terjadi di wilayah Indonesia menggunakan rupiah. Dalam Undang-Undang Mata Uang, sudah jelas bahwa rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi di Indonesia.

Presiden RI Prabowo Subianto menghadapi tantangan yang tidak mudah. Salah satunya memperbaiki sistem politik dengan merevisi paket Undang-Undang Politik.

Empat RUU tersebut yaitu RUU tentang Perubahan Undang-Undang Pemerintah Daerah, RUU tentang Perubahan Iklim RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, RUU tentang Daerah Kepulauan. Ini tugas kita bersama untuk mengawal RUU ini. Kita berharap jika ada produk legislasi DPD RI bisa menjadi sejarah bagi kita.