DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara jadi Undang-Undang (UU).

Ini adalah maksud dari pembentuk undang-undang mengatur hal-hal seperti ini. Jadi sama sekali untuk mencegah jangan sampai ada terjadi kriminalisasi.

Jadi sebelum pemberlakuan KUHP itu harus ada Undang-Undang Penyesuaian Pidana.

Legislator PDIP menyebut keterlambatan Kemenaker dalam menyiapkan dasar hukum kenaikan Upah Minimum (UM) 2026 adalah bentuk kelalaian serius.

Redenominasi baru dapat dilakukan jika pemerintah dan DPR menuntaskan pembahasan Undang-Undang tentang Perubahan Harga Rupiah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mewajibkan seluruh guru di sekolah menjalankan peran bimbingan konseling (BK).

Koalisi Masyarakat Sipil mengugat Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) ke MKD DPR.

Putusan MK itu ya kita menghormati. Tapi tidak serta merta diberlakukan begitu saja. Kita harus lihat dulu norma-norma yang ada di undang-undang lain.

SK tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas karena dalam AD/ART KADIN tidak ada mekanisme perpanjangan pengurus tanpa melalui musyawarah atau pembentukan.

Komisi XI DPR meminta penjelasan dasar dari pihak eksekutif termasuk Bank Indonesia (BI) saat mengungkap angka pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2026.