Protes dan kerusuhan telah melumpuhkan Myanmar sejak kudeta 1 Februari, dengan militer dituduh melakukan kekejaman dan kekuatan berlebihan terhadap warga sipil, meskipun junta menyalahkan kerusuhan pada teroris yang bersekutu dengan pemerintah bayangan.

Junta mengecam laporan itu pada Minggu (24/10) dan menuduh PBB menggunakan hak asasi manusia sebagai alat politik untuk campur tangan dalam urusan internal Myanmar.

Junta mengatakan pihaknya menjunjung tinggi prinsip hidup berdampingan secara damai dengan negara-negara lain dan akan bekerja sama dengan ASEAN dalam mengikuti konsensus lima poin.

Lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah di negara itu terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap sejak kudeta, menurut kelompok pemantau lokal.

Negara Asia Tenggara telah berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari, dengan lebih dari 1.100 tewas dalam tindakan keras terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap.

Syarief Hasan menyebutkan, aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh Junta Myanmar terhadap masyarakat sipil tidak dapat dibenarkan.

Pemerintah Myanmar membebaskan lebih dari 5.000 tahanan, yang dipenjara karena memprotes kudeta militer pada Februari lalu.

Myanmar telah terperosok dalam kekacauan sejak kudeta, dengan lebih dari 1.100 warga sipil tewas dalam tindakan keras berdarah terhadap perbedaan pendapat dan lebih dari 8.000 ditangkap menurut kelompok pemantau lokal.

Para menteri ASEAN mengadakan pertemuan daring pada Jumat (15/10) untuk membahas tanggapan atas kegagalan militer yang berkuasa di Myanmar untuk mengikuti peta jalan yang dirancang mengakhiri krisis berdarah.