MAKI menyerahkan bukti foto surat jalan Djoko Tjandra kepada Komisi III DPR. Surat jalan itu diterbitkan sebuah instansi berisi Djoko Tjandra selaku konsultan untuk bepergian menggunakan pesawat terbang dari Jakarta ke Pontianak.

Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jhoni Ginting menjelaskan alur keluar masuk wilayah Indonesia saat rapar dengar pendapat dengan Komisi III DPR.

Komisi III DPR akan memanggil aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejagung, dan Kemenkumham. Hal itu untuk mempertanyakan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus buron dengan bebas keluar masuk Indonesia.

Terpidana kasus hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra yang berstatus sebagai buron dinilai telah mempermalukan negara khususnya aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry mengapresiasi Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly terkait penuntasan ekstradisi pelaku pembobolan BNI Maria Pauline Lumowa dari Serbia.

Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR menjalankan fungsi pengawasan.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery memastikan, tidak ada konflik kepentingan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi III DPR menyoroti penyaluran dana Covid-19 saat rapat kerja bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dimana, KPK diharapkan melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana tersebut.

Setelah menggelar rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi III DPR meninjau rumah tahanan (Rutan) yang percis berada di belakang Gedung KPK.

Komisi III DPR menyambangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka melakukan kunjungan kerja sekaligus pengawasan.