Dengan masuknya gugatan tersebut dari PT SKB, hal ini patut dipertanyakan karena terdapat gejala aneh seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara MENOLAK GUGATAN PT. SKB berdasarkan pada UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara posisinya di Pasal 55 ada tenggang waktu 90 hari setelah putusan itu dibuat, tetapi kenapa gugatan ini diterima, pertanyaan dasar kita itu

PTTUN kuatkan Putusan PTUN Jakarta atas Pembatalan Persetujuan Bangunan Gedung Kedutaan Besar India.

Menurut PB PGRI, obyek sengketa yang dibatalkan sesuai hasil banding PTUN merupakan SK AHU yang secara hukum tidak berlaku lagi

Ghufron harus menjalani proses etik lantaran diduga membantu mutasi di Kementan.

Sidang etik tetap berjalan dengan hadir atau tidaknya Nurul Ghufron.

Sidang etik akan digelar setelah PTUN Jakarta menolak gugatan Nurul Ghufron.

Gugatan itu diputus oleh Irvan Mawardi selaku Hakim Ketua

Dewas KPK baru bisa memutus ketika putusan tata usaha negara telah dibacakan.

Kalau dianggap tidak kredibel bisa dibawa ke PTUN atau Dispute Settlement Body di WTO.