Anggota DPR RI nonaktif Ahmad Sahroni menerima putusan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI secara lapang dada.

Mahkamah berpendapat bahwa teradu tidak memiliki niat untuk menghina atau melecehkan siapa pun.

Wakil Ketua MKD Adang Daradjatun menyatakan putusan ini bersifat final dan mengikat. Sanksi nonaktif terhitung sejak dinonaktifkan oleh masing-masing parpol.

Menyatakan teradu I Adies Kadir diaktifkan sebagai anggota DPR terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Kerusuhan akhir Agustus 2025 yang mengakibatkan pengerusakan fasilitas publik dan penjarahan di berbagai kota besar diyakini ditunggangi oleh kelompok tertentu.

Itu sudah sewajarnya dilakukan. Artinya, beliau menyadari ada slip of the tongue dan segera memperbaikinya. Hal itu justru menunjukkan tanggung jawab.

Pencopotan jabatan, termasuk anggota DPR RI harus berdasarkan pada pembuktian hukum dan mekanisme formal, bukan karena amarah publik.

Ahli Hukum Satya Adianto mengatakan bila masyarakat memang memiliki kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi.

Gerakan demonstrasi dan penjarahan terhadap kediaman anggota DPR RI yang terjadi beberapa waktu lalu karena adanya narasi negatif di media sosial.

Letkol TNI Suwarko menyesalkan adanya narasi menyesatkan soal pelaksanaan Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD pada 15 Agustus 2025.