Saat bikin SIM kita bayar asuransi, saat buat STNK kita bayar asuransi lagi. Lalu mereka (pengemudi ojol) dipotong 15+5, 5 persen itu tunjangan kesejahteraan pengemudi, di dalamnya sudah ada asuransi.

Mereka juga menyuarakan perlunya jaminan argo yang adil, perlindungan jaminan sosial bagi pengemudi, serta desentralisasi tata kelola transportasi online dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya.

Banyak aspirasi ya karena yang datang adalah teman-teman pemerhati Indonesia yang sebagiannya adalah teman-teman diaspora di berbagai negara, sebagiannya nge-link dengan pengurus Forum Tanah Air yang ada di Indonesia.

Menteri Kehutanan duduk dengan Kemendagri, duduk dengan ATR/BPN. Jangan dikembalikan lagi pada rakyat.

Mereka sudah mengelola itu sejak lama ya, sejak tahun 1998, mereka sudah punya SHM. Jadi di awal reformasi nampaknya mereka sudah punya SHM, dan di kawasan tersebut ada koperasi, ada rumah warga tentu, ada fasilitas-fasilitas negara juga, ada jalan, ada sekolah bahkan, sekolah-sekolah negeri.

Saya jadi anggota di Komisi II, tapi juga diberi amanah untuk menjadi Ketua BAM. Ternyata di BAM juga sangat menantang.

Proaktifnya kami akan terus berkunjung ke beragam daerah untuk menggali aspirasi yang ada, baik aspirasi terkait dengan saran dan usulan bagi jalannya pembangunan maupun pemerintah ke depan.

Kesimpulan dan rekomendasi ini akan segera dikirimkan kepada berbagai komisi di DPR RI, termasuk Komisi V.

Kalau mereka Grab dan Gojek tidak menghormati lembaga tinggi negara, maka kita juga bisa tidak menghormati mereka.