Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, mendorong pemerintah untuk memberikan kepastian status bagi guru non-ASN.

Usulan agar capres dan cawapres wajib berasal dari kader partai politik (parpol) dinilai keliru.

Lestari Moerdijat: Masalah Guru Jangan Dipahami Hanya Administratif Semata

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah memastikan proses penataan guru non-ASN dilakukan secara bertahap dan mengutamakan pendidikan.

Satu hati, satu komando di bawah pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan

Dirjen GTKPG Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, mengatakan bahwa Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 memberikan kepastian bagi guru honorer.

Sekjen Kemendikdasmen Suharti, menjelaskan SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026, tentang guru non-ASN atau honorer tak bisa lagi mengajar di sekolah negeri.

Para calon ketua ini berasal dari kader dan masyarakat umum yang siap, bersedia, mau dan mampu memimpin organisasi politik, khususnya PKB di level daerah tingka

Ada tiga WNI yang ditangkap di Saudi dengan modus penipuan dan iklan haji palsu. Pemerintah terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan aparat Saudi

Perayaan ini menjadi wadah mempererat silaturahmi serta menegaskan peran kader GAMKI yang oikumene dalam pemberdayaan masyarakat dan pengabdian kebangsaan.