Menteri Imipas dan Dirjen Lapas perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kalapas dan petugas-petugas yang terlibat.

Komisi XIII DPR akan memanggil jajaran Kementerian Imipas untuk meminta penjelasan terkait temuan Ombudsman RI mengenai keberadaan fasilitas mewah di Lapas.

Di tangan para petani, ada ketahanan pangan dan masa depan Indonesia. Terima kasih atas kerja keras yang terus menghidupi negeri.

Akan dimediasi oleh DPR dan kemudian berkoordinasi dengan pemerintah.

Tadi kita sudah sampaikan kepada komisi teknis

Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong agar kejahatan judi online dimasukkan secara spesifik dalam RUU Perampasan Aset.

Ombudsman menyampaikan bahwa mereka mengalami hambatan saat melakukan sidak, bahkan kejadian serupa disebut telah terjadi dua kali pada tahun ini.

Kalau kita bicara tentang swasta, harus ada penghitungannya. Apakah mereka tidak menerima bantuan BOS, atau ada sebagian yang dibantu BOS dan lain sebagainya.

Relasi kuasa tidak boleh menjadi alasan untuk meringankan pertanggungjawaban pelaku.

Loophole itu bisa juga sangat banyak digantungkan kepada terbentuknya peraturan pemerintah, kepada UU organik yang akan dibentuk selanjutnya