Sejumlah pihak menilai kepemimpinan Ahok hanya membangun ibu kota Jakarta secara fisik, dengan mengabaikan pembangunan SDM. Bagaimana faktanya?
Selain Fayakhun, KPK juga meminta Imigrasi mencegah seorang bernama Erwin Arief.
Sebagai konsekuensi logisnya, kata Fayakhun, maka provinsi Jakarta tidak memiliki anggota legislatif di tingkat provinsi dan keberadaan DPRD DKI dihapuskan.
Alasan Pertama, kata Fayakhun, Airlangga sosok yang sangat familiar dengan dunia teknologi informasi.
Perpanjangan terhitung sejak 13 Desember 201 itu dilakukan untuk enam bulan kedepan.
Kajahatan dunia maya itu sudah dilaporkan Fayakhun ke kepolisian. Dia meminta agar hal itu diusut.
Selaku anggota Komisi I DPR saat itu, Fayakhun diduga menerima fee atau imbalan senilai Rp 12 miliar, atas jasanya mengurus anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun.
Fayakhun selain itu juga diduga menerima dana suap sebesar 300 ribu Dollar Amerika.
Mantan Ketua DPD Jakarta Partai Golkar itu hanya bungkam saat digelandang petugas KPK ke mobil tahanan.
Fayakun dalam kasus ini diduga menerima suap berupa hadiah atau janji yang terkait dengan jabatannya.