Geledah di Malang, KPK Sita Sejumlah HP Pejabat, Dokumen APBD dan Proyek

Suap sebesar Rp 700 juta itu diberikan kepada Arief untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Malang tahun 2015.

Selain enam legislator daerah Malang itu, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadpa Kepala Dinas PU Perumahan dan Pengawasan Bangunan Kota Malang.

Anggota MPR Fraksi Partai Golkar Deding Ishak, pernah menemukan bukti, ada daerah yang anggaran pendidikan jauh di bawah ketentuan, bahkan hanya 7% dari APBD.

Sedikitnya sekitar 10 orang yang sudah diamankan oleh tim satgas KPK dalam OTT di Jambi dan Jakarta yang diduga suap ‎pembahasan dan penyusunan APBD.

Dikatakan Febri, KPK mendalami sejumlah hal terkait kasus suap itu dari Asrul.

Penyidik KPK sudah mengantongi sejumlah rekaman pembicaraan yang berkaitan dengan pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018.

Fachrori justru mengklaim tak dilibatkan oleh Zumi dalam pembahasan dan pengesahan APBD Jambi tahun anggaran 2018.