Politisi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo menyoroti soal adanya usulan Rumah Sakit (RS) Covid-19 khusus pejabat.

Kalangan dewan menyayangkan masih banyaknya komentar negatif terhadap pemerintah terkait penanganan Covid-19.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dicanangkan pemerintah terkesan belum efektif. Kebijakan tersebut belum terimplementasi dengan baik di lapangan.

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam rangka penekanan angka penyebaran Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak 03 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang, masih belum efektif. Pemerintah pusat dan daerah harus segera melakukan sweeping ke perkantoran.

Pemerintah pusat dapat melakukan pemecatan atau pemberhentian kepada para kepala daerah yang terbukti tidak serius, bahkan abai dalam penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo berharap masyarakat bisa menaati keputusan PPKM Darurat dengan hati ikhlas dan tulus.

Anggaran Jaksa yang tergabung dalam satuan tugas tangkap buronan (Satgas Tabur) menuai kritik. Anggaran sebesar Rp13 juta per kasus yang diberikan Kejaksaan Agung dianggap tidak sebanding dengan pekerjaan memburu buronan kelas kakap.

Masuknya varian baru covid-19 jenis delta yang berasal dari India menuai keprihatinan dari kalangan dewan. Terlebih, varian delta ikut menyasar kalangan anak-anak.

Genose merupakan bukti bahwa negara hadir untuk semua lapisan masyarakat, tidak hanya kalangan menengah ke atas.

Anggota Komisi XI DPR RI, Eriko Sutarduga menyoroti pernyataan Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna soal meningkatnya utang negara selama pandemi Covid-19.