Jika Novanto tetap bertahan sebagai Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar, maka yang menjadi korban adalah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat termasuk Partai Golkar.

Marwah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat harus dijaga dari kasus korupsi e-KTP. Hal itu terkait kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR.

Anggota Komisi I DPR RI Elnino M. Husein Mohi meminta kepada Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara, untuk tidak menjalankan kinerja seperti Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah.

Abraham sendiri masih meyakini lembaga antikorupsi dapat segera menyelesaikan kasus Novanto. Kendati, tak dapat dipungkiri ada keterbatasan mengenai SDM penyidik KPK.

Wakil Ketua Lembaga Pengkajian MPR Ahmad Farhan Hamid yang menjadi narasumber mengakui bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada prinsipnya adalah untuk memberi ruang bagi hak asasi manusia sesuai pasal 28A sampai 28J UUD NRI Tahun 1945. 

Untuk diketahui, ada sejumlah ‎kasus yang berkaitan dengan lembaga pimpinan Agus Rahardjo Cs yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Berdasarkan hasil survei oleh salah satu lembaga pada Oktober 2017, ujarnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap TNI cukup tinggi.

Pendapatan itu dinilai dari media sosial, produk-produk yang menggunakan jasanya serta kerjasama dengan lembaga-lembaga.

Kasus dugaan korupsi e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai menyandera DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dinilai telah menyandera DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat.