DPD RI memiliki peran penting dalam pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  dan Peraturan Daerah (Perda).  DPD RI juga berjuang untuk kepentingan daerah.

Kostraling mampu bekerja menjadi Bulog-Bulog kecil yang menyerap semua hasil panen di seluruh daerah. 

Demokrasi Indonesia semakin terpolarisasi. Bahkan, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden sudah mempertontonkan demokrasi yang culas.

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah daerah memfasilitasi dan membantu sebanyak mungkin produk lokal untuk bisa masuk dalam E-catalog daerah dan nasional. 

Wabup Kim juga meminta dukungan berupa program dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Perpusnas optimis dengan jerih payah semua dan dukungan pemerintah daerah akan membawa kemajuan perpustakaan dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, utamanya dalam peningkatan budaya literasi, 

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengajak Pemerintah Daerah Sumba Timur untuk menggali potensi pengembangan komoditas rumput laut.

Pemerintah terus menggenjot ketahanan pangan dengan membangun food estate di sejumlah daerah. Salah satu kawasan yang dijadikan food estate adalah Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). 

Impor untuk memenuhi komoditas beras bukanlah solusi. Terlebih, petani di sejumlah daerah sedang memasuki masa panen.

Perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah