Kita semua harus berterima kasih pada tim yang ditugaskan negara untuk menunaikan tugas memadamkan api pada kejadian Karhutla tahun 2025 ini. Pekerjaan berat yang ditunaikan dengan sangat baik oleh Manggala Agni bersama TNI, Polri, BPBD, relawan, dan masyarakat.
Instrumen untuk mencerdaskan bangsa itu adalah pengetahuan, dan gerbang utamanya adalah literasi, membaca. Ini bukan sekedar merubah UU Sistem Perbukuan. Ini meluruskan tujuan bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa.
Ini bisa menimbulkan konflik sosial. Padahal lahan itu sudah 10 tahun tidak dikelola oleh pemegang HGU karena memang tidak layak ditanami sawit atau lainnya.
Yang ada di dalam (Rancangan) Undang-Undang Kepariwisataan ini sebetulnya isu-isu besarnya ada mulai dari isu pendidikan tentang kepariwisataan.
Hari ini yang dirasakan adanya kelemahan pariwisata di Indonesia, kenapa saya bilang lemah, salah satunya adalah adanya keterbatan dari regulasi yang kita miliki. UU Kepariwisataan sebelumnya, itu tidak cukup efektif untuk mengembangkan industri pariwisata.
RUU (kepariwisataan) ini kita buat karena tentunya adanya banyak perkembangan di bidang pariwisata. Membutuhkan aturan juga yang menyesuaikan dari perkembangan tersebut
Saya yakin dan percaya, jika sinergi pusat-daerah terus diperkuat, NTB sangat layak menjadi tuan rumah PON 2028 di masa depan. Komisi X DPR RI tentu akan terus mengawal pengembangan potensi olahraga dan kebudayaan di daerah, termasuk dalam alokasi anggaran, pembinaan atlet, serta penguatan infrastruktur dan SDM-nya.
Program Sekolah Rakyat ini merupakan inisiasi Presiden RI Prabowo Subianto yang selaras dengan amanat konstitusi, khususnya UUD 1945 Pasal 34, yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
Ini adalah tragedi kemanusiaan yang tak bisa terus didiamkan. Dunia tidak boleh menutup mata terhadap kelaparan massal yang sedang berlangsung di Gaza akibat blokade dan agresi yang terus dilakukan oleh Israel.
Perihal pertukaran data dengan AS sebagai bagian dari kerja sama perdagangan Indonesia dengan AS, menurut saya itu sepanjang dipergunakan secara selektif untuk kepentingan perdagangan dimana harus diketahui para pihak yang sedang melakukan transaksi untuk diketahui datanya demi transparansi arus barang keluar masuk wilayah batas negara itu adalah hal yang wajar dilakukan.