Tiga hari pasca debat terakhir Pilpres 2024, terjadi pergeseran perhatian publik yang terekam oleh Evello di tiga kanal media sosial besar tanah air

Konsumsi pemerintah meningkat dengan tumbuh sebesar 2,81 persen (yoy) didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai

Erwin menuturkan kinerja ekspor diproyeksikan belum kuat sebagai dampak ekonomi global yang belum kuat dan harga komoditas yang menurun

Salah satunya lantaran mayoritas investor akan wait and see menunggu Pemilihan Umum (Pemilu) yang memang akan dilakukan pada 2024

Bantuan Sosial atau bansos adalah alat negara. Kebijakan dan penganggarannya diputuskan bersama di DPR dan pemerintah yang mewakili seluruh kekuatan politik. Sesungguhnya tidak ada satu pihak pun yang berhak mengklaim bahwa program bansos prakarsa atau keberhasilan kelompok tertentu.

Terus terang saja, melonjaknya anggaran bansos Rp496,8 triliun sungguh mengkhawatirkan dari sisi penyalahgunaan. Pada saat Covid-19 saja, di tahun 2020 anggaran perlindungan sosial ‘hanya’ Rp234,33 triliun dan realisasinya Rp216,59 triliun.

Penerima bansos bukanlah objek politik yang dapat dieksploitasi atau ditakut-takutin karena perbedaan pemilihan politik. Fenomena ini adalah tantangan nyata yang harus diatasi demi melindungi hak-hak dasar warga negara.

Universitas Kristen Indonesia (UKI) menyatakan sikap keprihatinan atas situasi kondisi politik di tanah air menjelang Pemilu 2024.

Pemerhati Sosial Politik, Surya Fermana menilai ancaman perpecahan di tengah-tengah masyarakat pada Pemilu 2024 sangat terbuka. 

Masyarakat Pulau Belitong, Provinsi Kepulauan Bangka Belitong  yang ada di perantauan menyoroti iklim demokrasi dan tata kelola pemerintahan saat menjelang Pemilu 2024.