Ketua Komisi III DPR, Herman Herry mengingatkan pentingnya agenda pemberantasan korupsi di tanah air. Hal itu menyikapi isu terkait pembebasan napi kasus korupsi di tengah pandemi Covid-19 lewat revisi PP No 99/2012 yang sempat jadi polemik.

Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz memberikan klarifikasi secara terbuka terkait polemik pernyataan Kapolda Sultra Brigjen Polisi Merdisyam atas video berdurasi 58 detik yang merekam kedatangan 49 TKA asal Cina di media sosial.

“Yang jelas bila dalam waktu dekat ini tuntutan kita tidak akan kembali menggelar aksi lagi. Dan kita juga berencana akan menggelar aksi di KPK RI. Agar kasus ini bisa cepat tuntas, tidak menimbulkan polemik kepanjangan,” katanya

Pemerintah bersama DPR akan melakukan sosialisasi terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja (Cipker) kepada masyarakat. Hal itu untuk menghindari spekulasi dan polemik di masyarakat khususnya pekerja buruh di tanah air.

Pencopotan ini terjadi di tengah memanasnya polemik tentang asuransi plat merah tersebut. 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo berharap polemik yang terjadi di tubuh TVRI pasca diberhentikannya Direktur Utama TVRI Helmy Yahya

Kepala Balai Wyata Guna, Sudarsono, angkat bicara terkait polemik yang terjadi di media. Menurutnya, saat ini balai tersebut dalam proses revitalisasi fungsional yang merupakan program nasional untuk mengoptimalkan peran balai-balai rehabilitasi sosial milik pemerintah.

Kabar Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal menjadi bos BUMN menuai polemik. Ahok dikabarkan bakal menjadi petinggi di PT Pertamina (Persero). Bagaimana sebetulnya peraturan pengangkatan komisaris BUMN?

Pernyataan ini merespon fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur sebelumnya, yang melarang pejabat Muslim mengucapkan salam pembuka untuk semua agama.

Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi dinilai aneh terkait sejumlah pernyataan yang menimbulkan polemik. Dimana, Fachrul melontarkan pernyataan yang dianggap tidak perlu dilakukan.