Pemerintah jangan sekedar tebar pesona dengan membangga-banggakan peningkatan nilai ekspor hilirisasi nikel dari Rp15 triliun menjadi Rp360 triliun tapi tanpa menyebutkan besaran penerimaan bagi negara. Padahal besaran nilai pendapatan negara itu sangat penting untuk mengetahui siapa yang diuntungkan dari peningkatan nilai ekspor nikel ini.

Sebagai bukti komitmen tersebut, pemerintah telah mengalokasikan sekitar 4,1 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai upaya untuk mengurangi emisi.

Sumber pendapatan ADD ada tujuh, yaitu PADes, bagi hasil pajak dan retribusi daerah, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Daerah, hibah dan sumbangan tidak mengikat.

Jangan hanya karena mengejar target pendapatan, nasib petani diabaikan. Buat kebijakan yang sebijak-bijaknya, apalagi mengingat tantangan ekonomi ke depan juga akan makin berat pascapandemi. Perlu jalan tengah. Itu tidak bisa hanya mempertimbangkan satu sisi saja.

Tren pertumbuhan pendapatan negara berlanjut, mencapai 49,8% (yoy) sebagai dampak harga komoditas dan terjaganya pemulihan ekonomi.

Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar Rp6,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 disetujui Komisi IV DPR RI.

Sebanyak 3 Gubernur di Sulawesi menolak perpanjangan kontrak PT Vale Indonesia. Alasannya, kontribusi PT Vale terhadap pendapatan asli daerah masih minim. 

Efek Tuas Ekonomi, Pengeluaran Barcelona Nyaris Rp11,7 Triliun

Sebanyak  332 emiten menunjukkan peningkatan kinerja dengan pertumbuhan pendapatan tercatat sebesar 20,69% year on year (yoy)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi tidak sehat karena telalu banyak digunakan untuk mensubsidi BBM.