Secara umum saya menyambut baik rencana Pemerintah yang ingin membangun PLTN sebagai pembangkit listrik alternatif untuk menekan emisi karbon. Tapi saya lihat cara dan tahap perencanaannya bermasalah.

Karena, ujung kebijakan adalah untuk menghadirkan kebermanfaat bagi masyarakat. Selain menghadirkan listrik di tengah masyarakat, tapi juga tentang biaya yang harus dikeluarkan masyarakat.

Saya khawatir dengan rencana tambahan porsi listrik dari sumber EBET yang mencapai 61 GW dan kontribusi IPP (independent power producer) yang semakin besar, harga listrik akan dikendalikan oleh listrik mahal pembangkit swasta. Hal ini tentu sangat tidak kita inginkan.

Jangan sampai kepentingan nasional dalam menyejahterakan rakyat, melalui penyediaan tarif listrik murah, termasuk kemandirian bangsa, malah yang dikorbankan dalam implementasi NZE ini.

Subsidi itu intervensi negara dengan menggunakan uang pajak rakyat untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang tidak mampu, khususnya terkait dengan barang kebutuhan pokok masyarakat. Uang negara yang langka harus dikelola secara efisien, agar betul-betul dapat meringankan beban dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karenanya subsidi harus tepat sasaran.

Volkswagen Setop Produksi Motor Listrik Karena Ink

KTB Harap Pemerintah Perhatikan Subsidi untuk Truk Listrik

Mitsubishi Fuso juga berharap truk listrik ini bisa mendapatkan subsidi, sehingga bisa memudahkan konsumen untuk membeli

Realisasi investasi di bidang hilirisasi sepanjang 2023 mencakup sejumlah sektor yakni mineral, pertanian, kehutanan, migas, dan ekosistem kendaraan listrik

Ketua MPR Dorong Percepatan Migrasi Kendaraan Konvensional ke Kendaraan Listrik