Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengungkapkan, ancaman krisis pangan telah menjalar ke seluruh belahan dunia, termasuk Indonesia.

Komisi VI DPR RI telah menerima penjelasan dari Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi terkait tindak lanjut permasalahan lahan di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Politik tata ruang harus memastikan lahan-lahan subur tidak boleh dialihfungsikan.

Hal itu disampaikan kuasa hukum PT Gorby Putra Utama (GPU), Damianus H Renjaan menyusul konflik lahan antara PT GPU dengan PT Sentosa Kurnia Bahagia (SKB).

Soal penyederhanaan perizinan ini akan menjadi insentif yang besar bagi para investor hulu migas, selain insentif fiskal yang mereka terima selama ini. Apalagi terkait dengan penyerderhaan perizinan penggunaan lahan. Ini akan sangat membantu sekali bagi investor.

Puan Maharani menyoroti adanya peristiwa sengketa lahan sekolah di beberapa daerah yang berujung dengan terganggunya proses belajar anak.

Pengamat sekaligus aktivis Muslim Arbi menyoroti penanganan kasus sengketa lahan Kabupaten Kotim, Kalimantan Tengah.

Tujuannya untuk melakukan investigasi terkait konflik lahan atas Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City yang ingin dibangun pemerintah.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) secara efektif.

Pemerintah pemulihan terhadap pertanaman padi yang dilanda kekeringan sampai dengan 28 Agustus 2023 seluas 538 hektare dari total 879 hektare.