Komnas Perlindungan Anak mendesak BPOM umumkan ke publik terkait pelabelan BPA.

Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon menilai bongkar-pasang regulasi mengenai BPJS Kesehatan, khususnya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, membuat tata kelola institusi tersebut terlihat amatiran dan membuat pesertanya alami kebingungan.

“Menurut saya, Inpres tersebut memang disusun sangat gegabah, karena mengabaikan banyak sekali aspek, mulai dari soal filosofi, keadilan, kepantasan, serta prinsip pelayanan publik itu sendiri,” kata Fadli

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai ketentuan BPJS Kesehatan menjadi syarat masyarakat agar dapat mengakses sejumlah pelayanan publik harus juga dibarengi oleh peningkatan kualitas layanan BPJS.

Perbaikan layanan BPJS Kesehatan adalah keharusan agar masyarakat bisa menerima ketentuan baru ini.

Khususnya bagi masyarakat yang memiliki komorbid. Karena memang dokter-dokter dan tenaga kesehatan akan mengikuti setiap hari  terkait kondisi kesehatan. Dan ini akan kurangi risiko fatalitas yang terjadi.

Mekanisme belajar sesuai protokol kesehatan sudah dilakukan, tetapi upaya tersebut sangat memerlukan dukungan seluruh elemen pendidikan, termasuk orang tua murid.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mempertegas bahwa aturan tersebut bukan untuk memberatkan masyarakat.

Korea Selatan, Serbia, Vietnam, Argentina dan menteri luar negeri Indonesia dijadwalkan untuk mengambil bagian dalam briefing WHO di Tech Transfer Hub.

Jadi menurut saya banyak pelayanan yang semestinya tidak menjadikan syarat dijadikan syarat, misalnya ya orang di kelas menengah ke atas umumnya kan mereka tidak menjadi peserta BPJS karena mereka menjadi peserta asuransi swasta. Masa mereka harus dipersyaratkan membeli tanah harus mendaftar dulu padahal tidak dipakai ya untuk apa, jadi menurut saya tidak relevan, jadi harus dicari terobosan-terobosan yang memang lebih tepat dan tepat sasaran.