Kekosongan blangko E-KTP yang terjadi di banyak daerah di Indonesia menjadi perhatian serius bagi Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI.

Sekretariat Jenderal DPD RI melaksanakan seminar pelatihan terkait pengelolaan keuangan negara kepada pegawainya untuk dapat mempertahankan predikat WTP yang telah diraih sejak 13 tahun lalu berturut turut.

Meski Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan, masih terdapat banyak Pekerja Migran Indonesia yang mengadukan nasibnya melalui jalur ilegal.

Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mattalliti menerima dokumen Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Provinsi Bali dalam audiensi dengan jajaran Pemerintah Provinsi Bali di ruang GBHN, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11).

Komite II DPD RI periode 2019-2024 terus membangun jalinan kerja sama dengan kementerian terkait dalam rangka pembangunan di daerah.

Komite I DPD RI melihat pelaksanaa UU Desa masih jauh dari semangat UU Desa itu sendiri lantaran banyaknya regulasi di bawah UU yang bertentangan dengan aturan diatasnya.

Komite IV DPD RI mendorong BPKP untuk meningkatkan pemahaman perangkat desa di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan Kepala Dinas PMD (Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) di Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan dan pertanggung jawaban dana desa.

Dalam acara tersebut, Bupati Jember tidak mengutus satu pejabat pun yang mewakili. Sedangkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengutus Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Ketua (DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti meminta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk terus mewujudkan iklim usaha yang kondusif. Hal tersebut penting untuk menggerakkan perekonomian di tengah tren pelambatan ekonomi dunia.

Wakil Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin mengungkapkan bahwa masa depan islam terletak ditangan generasi muda muslim. Bagaimana generasi muda muslim saat ini akan menjadi gambaran dunia islam dimasa mendatang.