Anggota Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menitipkan uang ke Pengadilan Negeri Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat untuk membayar denda pedagang dan masyarakat kecil yang sedang usaha tapi melanggar Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Anggota Komisi XI DPR RI Vera Febyanthy menyoroti usulan rencana penerapan pajak karbon dalam Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Tamanuri mengungkapkan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) nantinya dirasa perlu untuk mempertimbangkan fokus dalam RUU ini bukan menghapuskan, melainkan mengendalikan minuman beralkohol.

Anggota Komisi IX DPR RI Muchamad Nabil Haroen meminta pemangku kepentingan untuk memperbaiki tata cara penyelenggaraan vaksinasi guna mencegah munculnya klaster penularan baru.

Anggota DPR RI asal Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengatakan, PPKM Darurat ini masih dibutuhkan demi menekan laju kasus Covid-19. Namun, pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita Sari meminta Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengawal sektor-sektor terdampak pandemi, khususnya sektor transportasi, pariwisata dan UMKM.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Ratna Juwita merespon usulan pengembangan pajak dalam sektor E-commerce.

Bagi anggota Komisi XI DPR RI, Puteri Anetta Komarudin, perubahan status ini menjadi konsekuensi atas dampak pandemi yang memukul perekonomian Indonesia.

Anggota Pansus Otonomi Khusus (Otsus) Papua MY Esti Wijayati memaparkan bahwa dalam perubahan Rancangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 terdapat setidaknya tujuh substansi pokok di luar naskah RUU yang telah diajukan pemerintah yang semula hanya terkait dengan dua substansi pokok.

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan dua hal penting terkait pelaksanaan vaksinasi gotong-royong individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui kelompok usaha PT Kimia Farma Tbk per Senin (12/7).