Dia menyarankan agar Indonesia membuat aturan sendiri yang berbasis evidence atau berdasarkan bukti, scientific based atau berbasis ilmiah dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

Seluruh kemasan galon guna ulang yang digunakan industri telah sesuai dengan Peraturan BPOM No. 20 tentang Kemasan Pangan serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 24 tahun 2010 tentang Pencantuman Logo Tara Pangan dan Kode Daur Ulang.

UU Nomor 2 Tahun 2022 juga sudah selesai, salah satu pasal yang krusial pada waktu kita bahas itu adalah masalah konsesi, harus ada turunan aturan daripada UU ini, tentu peraturan Menteri. Utamanaya masalah konsesi, baik untuk pengembangan maupun yang eksisting.

Negara wajib segera mengeluarkan sebuah peraturan yang bisa mengurangi polusi udara ini karena ini sudah masuk masalah nyawa ini masalah kemanusian tercatat di Kementerian Kesehatan 200 ribu pasien ISPA.

Nadiem mengatakan bahwa pihaknya telah mengeluarkan Peraturan Sekretaris Jenderal (Persesjen) Nomor 11 Tahun 2022

Tapi kalau kita lihat ada yang menggugat soal capres dan cawapres itu, tidak dibatasi batas minimal ya itu artinya juga harus memberi kesempatan kepada semua umur untuk menjadi capres atau cawapres, nanti kan itu yang namanya seleksi ada di peraturan KPU, bagaimana nanti soal kesehatan, soal kemampuan, dan lain lain.

Ukraina tidak akan mendapatkan undangan untuk pertemuan para pemimpin ekonomi utama dunia, termasuk Rusia, anggota tetap G20.

Upacara HUT Kemerdekaan RI tahun ini kembali dimeriahkan dengan penampilan tamu-tamu undangan yang memakai pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia

Dimana dalam reformasi 1998 itu ada tiga hal, pertama penataan lembaga negara, kedua penataan perundang-undangan dan ketiga penataan produk lembaga Negara. Ketiga hal tersebut mempersepsikan MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, sehingga kewenangannya mengeluarkan TAP MPR juga harus relevan, tidak lagi.

Dia menjelaskan sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan diselenggarakan dalam satu rangkaian sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang akan dihadiri 1.549 undangan.