DPR punya fungsi yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945 bahwa DPR mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang. Sudah barang tentu dalam pelaksanaannya bersama dengan Pemerintah.

Bagaimana DPR mau membahas revisi UU Migas ini kalau Presiden tidak juga mengirimkan DIM. Karena pembahasan RUU itu kan harus mengacu kepada DIM.

Dengan demikian KKKS telah ingkar janji atas kontrak bagi hasil (KBH) masing-masing dan mengakibatkan kerugian materil bagi Provinsi Maluku.

Jadi keberadaan UU Migas saat ini urgensi agar segera direalisasikan, sehingga kita mempunyai payung hukum tetap.

Pengeboran sumur eksplorasi tersebut memiliki objektif utama di Batugamping Formasi Kujung

Ini kesempatan yang baik namun kelihatannya kita tidak dapat merespon peluang tersebut dengan baik. Karenanya sulit bagi kita untuk mengejar target lifting tahun 2022.

Kepala SKK Migas: Blok IDD ditargetkan rampung akhir tahun ini

Kementerian Koperasi dan UKM dorong SDM UKM unggul go ekspor

Sebagai tindak lanjut terhadap upaya pencapaian target-target di sektor hulu migas

Pemerintah resmi menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun 2022.