Bocornya surat perintah dimulainya penyidikan (Sprindik) terhadap Ketua DPR Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai memiliki motif politik untuk menghancurkan lembaga negara.

Informasi penetapan kembali tersangka terhadap Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus dugaan korup pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai hoax.

Beredar informasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Yudha menekankan Danau Limboto adalah salah satu aset nasional (national heritage) yang patut dijaga dan dilestarikan. Karenanya, penyelamatan danau perlu dipercepat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi data pribadi setiap warga negara. Hal itu menanggapi kewajiban registrasi ulang pengguna ponsel prabayar.

Putra daerah seperti di Papua butuh dukungan fasilitas dari pemerintah agar mampu membangun daerahnya sendiri. Di Papua, sektor pendidikan, urusan haji, dan pengalokasian anggaran untuk pondok-pondok pesantren sudah seharusnya dikelola putra-putri daerah.

Over kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) sudah meresahkan. Sebab, narapidana kasus narkoba di Lapas ini terus bertambah.

Pelebaran jalan utama Kota Jambi menuju Mendalo dinilai sebagai kebutuhan yang mendesak. Sebab, jalan tersebut menjadi satu-satunya akses menuju dua kampus besar dan juga lintasan utama kendaraan antar provinsi maupun kendaraan pengangkut barang.

Ini merupakan agenda pemeriksaan ulang terhadap Novanto. Sebab, Novanto dalam agenda pemeriksaan pekan lalu tak hadir lantaran berdalih sedang mengunjungi konstituen di masa reses DPR.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf mengatakan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat akan terus mempertahankan konsistensinya untuk menjaga perdamaian dunia.