Keinginan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto untuk kembali menjabat sebagai Ketua DPR dinilai justru akan menimbulkan citra buruk bagi lembaga parlemen.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy dinilai justru menimbulkan stres bulanan bagi pemangku kepentingan pendidikan.

Kebijakan moratorium atau penangguhan Ujian Nasional (UN) 2017 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy dinilai membuat gaduh pendidikan nasional.

Ketua DPR Ade Komaruddin (Akom) menyatakan akan menghormati mekanisme hukum dan aturan yang berlaku terkait pergantian posisi pimpinan DPR.

Pasca Golkar mengajukan pergantian posisi Ketua DPR, PDIP mengusulkan revisi UU MPR, DPR, dan DPD (MD3) di Prolegnas 2017.

Dewan Pembina Partai Golkar merestui keputusan DPP Golkar terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov).

Setelah menerima uang itu, Putu meminta Novi mengirimkan uang kepada temannya yang bernama Djoni Garyana sebesar Rp 1,6 miliar.

Ketua DPP Partai Golkar dinilai telah melanggar AD/ART partai terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov).

Dewan Pembina Partai Golkar menilai keputusan DPP Partai Golkar terkait pergantian Ketua DPR dari Ade Komaruddin (Akom) kepada Setya Novanto (Setnov) dinilai melaranggar AD/ART.