Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif dan usulan anggaran yang disampaikan Kementerian Kebudayaan (Kemenbud), untuk RAPBN Tahun Anggaran 2026, dalam rapat kerja yang berlangsung pada Kamis (10/7) di Jakarta.

Selama ini state (negara) begitu powerful, warga negara begitu low battery. Begitu sangat tidak punya power.

Jadi begini, khusus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu ada mekanisme yang kewenangan itu diberikan kepada jaksa yang kita kenal dengan istilah Divert Prosecution Agreement (DPA) atau perjanjian penundaan penuntutan. Ini hanya terhadap subjek hukum berupa korporasi.

Jumlahnya kan tadi kita berapa, 1.676 DIM. DIM tetap 1.091, DIM redaksional 295.

Ternyata ada juga NIK-nya yang terkait dengan tindakan pidana korupsi, bahkan ada yang pendanaan terorisme ada. Lebih dari 100 orang itu NIK-nya teridentifikasi terlibat mengenai kegiatan pendanaan terorisme.

Sebaiknya segera dibuat revisi UU, supaya semua perdebatan itu dicurahkan dalam proses pembuatan UU.

Kami mohon dukungan dari bapak dan ibu pimpinan serta anggota Komisi III agar usulan kebutuhan indikatif ini dapat menjadi baselinekebutuhan anggaran PPATK pada tahun-tahun berikutnya.

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya partisipasi publik yang bermakna (meaningful public participation) dalam setiap proses pengambilan keputusan di parlemen.

Sekretariat Jenderal DPR RI menyelenggarakan Forum Seminar Tematik Bakohumas bertajuk ‘Meaningful Public Participation: Membangun Sinergi Parlemen dan Publik’ pada Kamis (10/7).