Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.

Direktorat Polairud Polda Babel melakukan pengejaran serta berhasil mengamankan sebuah kapal tanpa identitas atau biasa disebut sebagai kapal hantu yang diduga membawa barang illegal di kawasan perairan Muntok.

Kalangan dewan mengkhawatirkan “ledakan” krisis keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan berdampak buruk bagi perekonomian nasional.

Realisasi program anggaran Kemendagri terkait program pembinaan kapasitas pemerintah daerah dan desa dinilai tidak nyambung antara rencana pelaksanaan dan laporan hasil pelaksanaan.

Kebijakan otonomi khusus (Otsus) yang selama ini berjalan di Papua belum bisa menjawab dan mengakomodir kepentingan masyarakat Papua atau orang asli Papua.

Anggota DPD RI, Yorrys Raweyai angkat bicara soal Revisi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang saat ini prosesnya tengah bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Kalangan dewan menyambut baik rencana pemerintah membuat sistem penggabungan antara data pribadi dengan satu data kependudukan.

Kenaikan Pajak Penambahan Nilai (PPN) sangat merugikan rakyat kecil dan kontraproduktif dengan agenda pemulihan ekonomi nasional.

Bamsoet menjelaskan, Empat Pilar MPR RI terdiri dari Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa.