Komisi III DPR sepakat akan menambah anggaran Polri sebagai bentuk dukungan pengambilalihan tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

PDI Perjuangan (PDIP) menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal dalam memberangus tindak kejahatan korupsi di tanah air.

Koordinasi dan supervisi itu dapat terjadi sepanjang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. "Jika membutuhkan misalnya pemeriksaan ahli kami akan fasilitasi

Komisi III DPR mengkritisi proses penggrebekan yang dilakukan Polri terhadap pesta prostitusi Gay, di Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan siap untuk mengambil alih tugas KPK jika mendapat dukungan dari Komisi III DPR.

Komisi III DPR mendorong agar Polri mengambil alih tugas KPK dalam penyidikan dan penindakan tindak kejahatan korupsi di tanah air.

Uang kepada Damayanti itu ditujukan agar anggota Komisi V DPR tersebut mengupayakan proyek-proyek dari program aspirasi DPR RI disalurkan untuk proyek pembangunan

Pembahasan RUU MD3 menjadi berkembang dengan adanya usulan baru terkait penambahan pimpinan.

Hal itu terungkap saat jaksa KPK membacakan surat dakwaan terhadap terdakwa  So Kok Seng alias Aseng di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (22/5/2017).

KPK meminta agar delik korupsi tidak masuk dalam KUHP. Sebab, korupsi dianggap sebagai tindak kejahatan luar biasa.