Syarief Hasan menilai, target tinggi dan tidak konsisten yang dibuat dan disampaikan oleh Pemerintah kepada publik kurang relevan dengan kondisi Indonesia hari ini.

Ketua Komisi VI Faisol Riza, memandang total catatan utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mencapai 59,65 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 851,160 triliun merupakan hal yang lazim, meskipun tetap berpotensi macet oleh pandemi Covid-19.

Komisi II DPR RI meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menertibkan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) bisa terintegrasi dengan data di Badan Pusat Statistik (BPS).

Saya setuju dan mendukung sikap PM Trudeau yang menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah serangan teroris dan bentuk dari Islamophobia, dan harus dihentikan.

Politikus partai Golkar itu diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap penanganan perkara Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengingatkan Kemenhub secara khusus dalam hal ini Ditjen Hubdat, Ditjen Hubud dan Kepala BPTJ Kemenhub untuk lebih mengutamakan program prioritas untuk tahun 2022 mendatang.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Arwani Thomafi meminta Kementerian PUPR khususnya Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur untuk meningkatkan persentase program padat karya.

DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kinerja legislasi. Paradigma yang harus di kembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi adalah kualitas dari produk legislasi itu sendiri.

Ketua Banggar DPR RI MH. Said Abdullah mendorong penyusunan kebijakan fiskal dengan mempertimbangkan kebijakan pengendalian laju inflasi. Untuk itu perlu asumsi dasar kebijakan fiskal yang tepat di tahun depan.