Wakil Ketua DPR RI ini juga memastikan Calon Presiden (capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan di usung di Pemilu 2024 mendatang, adalah kader dari PKB dan Gerindra.

Salah satu kata yang kalimat yang tidak enak didengar yang membisa-bisa mengartikan lain adalah pernyataan beliau mengenai tentang TNI kayak gerombolan itu betul-betul sangat miris dan tidak enak didengarlah dalam suasana yang masih kurang kondusif.

Persoalan subsidi energi menjadi pergumulan kami di Komisi VII dari waktu ke waktu. Dan memang seperti memakan buah simalakama. Jadi, menambah subsidi berurusan dengan ruang fiskal APBN. Mengurangi subsidi walau ditambah bantalan, masyarakat miskin kita masih cukup besar. Dan pasti akan terjadi gejolak yang luar biasa

Menurut saya, UU KUHAP ini harus pro kepada pencari keadilan. Bukan pro kepada negara. Karena banyak kasus termohonnya itu negara. Kan tidak selamanya negara benar. Ya kalau negara ini benar tidak akan ada korupsi.

Terbentuk pada awal September, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Puan Maharani langsung melantik kepengurusan di DKI Jakarta.

Narasi pemerintah menaikkan harga BBM adalah bagaimana subsisidi tepat sasaran, kalau mau tepat ya dibatasi, sampai detik ini Perpres belum direvisi, ini akan menjadi perhatian. Harap (Perpres) segera direvisi.

Komisi V DPR RI bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Meteorologi Klimatologi, dan Geofisika dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan/BASARNAS sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2023 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

DPR telah membentuk panja pemberantasan mafia tanah. Lalu, panja pengukuran ulang HGU, dan hal lainnya. Kesadaran itu dalam konteks fungsi konstitusional yang kami miliki.

Komposisi yang bagus tapi tentu harus dibahas lagi detailnya yaitu tentu komposisi capres dan cawapres harus didiskusikan.

Di era SBY masih ada "mafia" terorganisir dan masif yaitu Petral yang embrionya sudah ada sejak awal orde Baru yaitu tahun 1969 dan beroperasi mulai 1971. Di era Jokowi Petral di bubarkan tahun 2015 hanya 6 bulan setelah Jokowi di lantik.