Akumindo menyatakan, sebanyak 30 juta UMKM mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Atas kondisi ini DPR mendorong Kemenkop UKM untuk melakukan pendataan kembali UMKM yang sudah benar-benar mengalami kebangkrutan.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menilai kebijakan Kemensetneg mengambilalih pengelolaan TMII dari Yayasan Harapan Kita merupakan langkah strategis pemerintah dalam pengelolaan aset negara.

Rapat Paripurna DPR RI menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran DPR RI tahun 2022 sebesar Rp7,990 triliun, setelah mendapatkan penjelasan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai bahwa Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Pelabuhan Pelindo III memiliki peran yang sangat strategis sebagai infrastruktur penunjang sektor pariwisata di Provinsi Bali.

DPR RI membuka ruang partisipasi publik dalam setiap tahapan pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU), khususnya yang telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 menyetujui RUU usul inisiatif Komisi III DPR RI tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaaan RI sebagai usul inisiatif DPR.

Indonesia terus mengedepankan partisipasi inklusif serta menjunjung tinggi HAM semua lapisan masyarakat, termasuk komunitas lokal, dalam proses pengambilan keputusan.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menegaskan komitmen bersama pemerintah dalam membahas RUU prioritas 2021 dengan membuka ruang untuk partisipasi publik.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengawali pidato Penutupan Masa Persidangan IV tahun Sidang 2020-2021 dengan mengungkapkan dukacita.