Jadi begini Perppu memang ada aturannya bahwa kemudian Presiden bisa menerbitkan Perppu. Kan bukan cuma di jaman Pak Jokowi, Presiden sebelumnya ada yurisprudensi mengeluarkan Perppu sehingga saya pikir tidak ada alasan untuk memakzulkan Presiden melalui Perppu.

Sepanjang Tahun 2022, SiCepat Ekspres Konsisten Dukung Digitalisasi UMKM

AS Sebut Kebijakan Wajib Tes COVID-19 untuk China Berdasarkan Sains.

Media China `Remehkan` Keparahan COVID-19.

Belanja anggaran kesehatan melalui K/L antara lain untuk PBI JKN bagi 96,7 juta jiwa sebesar Rp45,8 triliun serta klaim pelayanan COVID-19 oleh 342,7 ribu pasien

China Tak Terima Dikenai Pembatasan COVID-19.

Ganjar Pranowo mengimbau masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan. Meski status PPKM berakhir, Ganjar meminta agar tidak diartikan sudah bebas seperti sebelum pandemi.

Pasca pencabutan PPKM, ini 4 aturan bagi yang positif Covid-19

Pemerintah terbukti mampu memberikan perlindungan terhadap seluruh warga negara Indonesia.