Komisi VII secara khusus belum dilaporkan. Kita tidak tahu pasti dimana titiknya, juga besaran volume pastinya. Apakah ini menarik secara keekonomian atau tidak.
Pemerintah tidak bisa berdiam diri saat negara lain memasuki wilayah kita tanpa izin. Indonesia harus mampu menjaga kedaulatan, karena ini menyangkut harga diri bangsa, apalagi nelayan kita, sebagian rakyat Indonesia, dibuat takut oleh mereka
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), TB Hasanuddin mengatakan, siapa pun figur calon Panglima TNI ke depan pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto, harus memiliki kemampuan menyelesaikan empat permasalahan dalam tubuh TNI.
Politisi PDIP ini berharap, pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik terbesar se-Asia Tenggara tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat.
Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai rancangan anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sebesar Rp86 triliun terlalu tinggi.
Amendemen ini bisa menjawab persoalan-persoalan saat ini. Bukan hanya soal DPD saja, tetapi semua hal. Kalau hanya soal DPD RI saja, timbul pernyataan DPD hanya mengurusi perutnya saja. Jadi kami memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Tahapan awal yang harus kami lakukan di tahun 2022 sepenuhnya adalah tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik. Seperti tertuang pada kebutuhan pagu anggaran KPU tahun 2022, KPU masih kekurangan anggaran sebesar Rp 10,842 triliun lagi. Pada tahun 2022 dalam penyelenggaraan tahapan pemilu KPU membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,295 triliun.
Mendengar permintaan anak kecil itu, spontan Erick Thohir dan peserta yang hadir tertawa. Dengan sigap, Erick langsung mengiyakan permintaan tersebut.
Anggota Komisi III DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menyampaikan duka cita kepada keluarga korban kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Tangerang dengan 41 orang meninggal.
Ini menjadi catatan penting kita bersama, revitalisasi Lapas harus dipercepat, seharusnya Instalasi Listrik menjadi hal yang utama dan dikedepankan agar aspek keamanan tetap terjaga. Kita harapkan ini menjadi catatan Kemenkumham, Dirjen PAS beserta jajarannya.