Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013 tentang Ormas, disetujui menjadi UU.

Pemerintah tidak setuju atas pernyataan anggota DPR yang menyebut Presiden Jokowi telah melanggar ideologi Pancasila dan UUD 1945 terkait penerbitan Perppu.

Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI ke Provinsi Banda Aceh, Senin (23/10).

Komisi I DPR RI melakukan fit and proper test atau uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon Duta Besar (Dubes) yang diajukan Presiden Jokowi.

DPR berharap keberadaan Bandara Silangit sebagai bandara kategori internasional bisa menjadi percontohan prasarana penunjang untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

Komisi V DPR meninjau kondisi infrastruktur yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara (Taput). Komisi V DPR berharap ada sentuhan signifikan dari DPR terutama kondisi infrastrutur jalan utama di wilayah Tapanuli Utara yang perlu menjadi prioritas utama.

Meski tanpa dihadiri pihak PT. PLN Persero, Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR sepakat untuk tetap menjalankan agenda rapat yang telah dijadwalkan. Mengingat agenda pembahasan rapat yang sangat penting.

Partai Gerindra menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk disahkan menjadi UU.

Partai Gerindra secara tegas menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk dijadikan menjadi UU.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menerima peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Ormas untuk disahkan menjadi UU.