Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Arteria Dahlan mengatakan, menjalani tahun politik yang cukup panjang saat ini mulai dari pilkada serentak hingga pemilu 2019, berbagai kritik yang ditujukan seharusnya disertai pertimbangan, data, fakta dan tujuan baik.

Komisi XI DPR RI resmi menyetujui pembahasan RUU tentang Pengesahan protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keenam Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa atau RUU AFAS untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat kedua.

Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi gugatan yang diajukan oleh salah satu perusahaan operator satelit dunia, Avanti Communications.

Komisi IX DPR RI memberikan waktu 45 hari untuk Satgas dari Kementerian Kesehatan berserta dengan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan IDI dalam memberikan penilaian atas teknologi kesehatan terhadap metode DSA atau dengan istilah awam disebut terapi cuci otak.

Bangunan utama perluasan terminal penumpang Bandara Tjilik Riwut Palangkaraya, Kalimantan Tengah, sudah selesai. Tinggal menyisakan pembangunan fasilitas penunjang, sehingga masih dibutuhkan dukungan anggaran dari APBN.

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sudah membentuk Tim Reformasi Birokrasi (RB) dari tahun 2012. Plt. Sekretaris Jenderal DPR RI Damayanti menilai, RB di DPR sudah berjalan dengan baik, walaupun ada beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah bersama Delegasi Anggota DPR RI berkesempatan menghadiri Sidang Majelis Nuwabh (DPR Bahrain).

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan letak wilayah Indonesia sangatlah strategis dalam peta jalur perdagangan internasional, karena masuk dalam wilayah poros maritim dunia.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan sudah saatnya pemerintah membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok tanah air.

RUU Perfilman yang diinisiasi Komisi X DPR RI sudah masuk Prolegnas. Ini sangat menggembirakan, karena RUU tersebut selain merevisi UU No. 33/2009 tentang Perfilman juga akan membenahi regulasi perfilman itu sendiri. Banyak isu yang perlu dibenahi dalam industri film nasional.