Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menegaskan telah merangkul berbagai pihak, dalam pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Pendidikan Nasional.

Pemerintah bersama kepala desa seluruh Indonesia berkomitmen mempercepat tersedianya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setidaknya 1 satuan PAUD di 1 desa. Menurut Data Pokok Pendidikan (Dapodik) 2021, masih terdapat sekitar 19.000 desa yang belum mempunyai satuan PAUD.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) membuka kesempatan bagi satuan pendidikan yang belum mengikuti Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) pada 2021 lalu.

Mekanisme belajar sesuai protokol kesehatan sudah dilakukan, tetapi upaya tersebut sangat memerlukan dukungan seluruh elemen pendidikan, termasuk orang tua murid.

Konsorsium Pendidikan Indonesia (KoPI) mendesak DPR menunda pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek).

Kabid Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri menyindir Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, perihal gonta-ganti kurikulum.

Pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp17,7 triliun dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Pendidikan tahun ini. Dari jumlah itu, jenjang sekolah dasar mendapatkan porsi terbesar, yakni Rp6,4 triliun.

Menyikapi capaian itu, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Dirjen Diksi), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Wikan Sakarinto menyampaikan kebanggaannya.

Menurut dia, penyelesaian persoalan stunting ini tidak hanya hal yang berkaitan dengan ekonomi dan pendidikan, namun ada peran budaya daerah di dalam implementasi pencegahan stunting.