Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri harus bersertifikat. Hal itu setelah disahkan dan diundangkan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Deputi Administrasi Mardian Umar melepas tiga pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang memasuki masa purnabakti di bulan Oktober 2017.

Peraturan Permerintah (PP) No.99/2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, perlu dievaluasi segera.

Nasib pekerja migran Indonesia diyakini makin terlindungi dengan disahkannya Undang undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) oleh DPR pekan kemarin.

Partai Gerindra menyesalkan Undang-undang (UU) Ormas terkait hukuman yang dijatuhkan kepada anggota Ormas. Dimana, hukuman tersebut tidak sebanding dengan terpidana kasus korupsi.

Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada anggota Ormas dalam Undang-undang (UU) Ormas yang baru disahkan DPR dinilai jauh lebih kejam dari zaman kolonial Belanda.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) yang telah disahkan menjadi UU oleh DPR dinilai sebagai bentuk kegagalan pemerintah dalam membina sejumlah Ormas.

Rapat kerja antara Komisi IV DPR dengan jajaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kamis (19/10) berlangsung alot. Sebab, rapat soal anggaran itu sudah berlangsung beberapa kali dan tidak menemukan titik terang. Apa penyebabnya?

Komisi V DPR menyesalkan atas robohnya Konstruksi bangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pasuruan–Probolinggo, di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Minggu (29/10).

Konstruksi bangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tol Pasuruan–Probolinggo roboh, di Desa Cukurgondang, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Minggu (29/10).