Tindak kejahatan korupsi sebagai virus yang menghambat jalannya sistem pemerintahan dari pusat hingga daerah. Untuk itu, tindak kejahatan korupsi di tanah air menjadi persoalan yang harus segera dituntaskan. Bagaimana caranya?

Kesepakatan tersebut tercapai pada pengambilan keputusan dalam rapat gabungan antara Komisi IX DPR dengan pemerintah 

Komisi IV DPR RI berharap revisi Undang-Undang (UU) NO.16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan dapat segera diselesaikan dan disahkan.

Komisi VIII DPR menggelar rapat audiensi dengan para jamaah korban biro umroh First Travel (FT). Sejumlah jemaah mendesak agar FT tak dipailitkan sebelum menuntaskan persoalannya dengan para jamaah.

Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) mengunjungi para pengungsi Gunung Agung di Desa Tembok, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Bali.

Polri berencana akan melakukan evaluasi penggunaan senjata api oleh anggotanya. Pasalnya, dalam waktu dua hari, ada polisi yang bunuh diri di Blora, Jawa Tengah dan Banyuasin, Sumatera Selatan dengan menggunakan senjata api.

Komisi III DPR RI mendesak Kejagung untuk mengefektifkan asas ‘Single Prosecution System’ (sistem penuntutan tunggal) dalam penanganan seluruh tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.

Pembahasan RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM baru mencapai finalisasi di Komisi VII DPR. Akibatnya, RAPBN 2018 untuk Kementerian ESDM belum masuk ke Banggar dan Paripurna.

Kasus dugaan penganiayaan hingga pembunuhan yang dilakukan Penyidik KPK Novel Baswedan saat menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu terhadap para pencuri sarang burung walet mendapat sorotan Anggota Komisi III DPR.

Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri akan segera terbentuk. Lalu, bagaimana nasib Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga ad hoc yang juga menangani tindak kejahatan korupsi?