Sidang sengketa lahan tambang nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara hadirkan saksi dari Jaksa

Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa jajaran direksi, komisaris, dan pihak-pihak terkait dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bagian dari penyelenggara negara yang wajib tunduk pada pengawasan hukum publik. 

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Tani Nasional kepada seluruh petani Indonesia.

Lestari Moerdijat: Wujudkan Perlindungan Menyeluruh dengan Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Kalau petani di Maluku, Papua, NTT, dan Kalimantan merasakan manfaat nilai tambah, pembangunan Indonesia akan lebih berkeadilan.

Alhamdulillah dengan menteri baru, transfer ke daerah dikembalikan lagi. Kita harapkan ini menjadi daya dorong pembangunan di daerah yang kemarin agak lesu.

Pak Mahfud kan tokoh yang kredibel. Dia pernah Menko Polhukam dan dia memahami.

Kan kita lagi tunggu juga ini, kan hasil Komisi Reformasi tadi itu. Komisi namanya, Komisi Reformasi.

Artinya bahwa permasalahan konflik lahan ini dengan TNI juga diakui oleh Kementerian Pertahanan. Dan sampai 2017 itu masih, mereka baru mampu menyertifikatkan 67.321 hektare yang sudah bersertifikat sampai 2017. Sisanya artinya belum. Ada yang tidak berkonflik dan belum tersertifikasi, ada yang tidak bisa tersertifikasi karena berkonflik dalam masyarakat.

Pimpinan DPR menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk berpihak kepada petani dan masyarakat desa dalam memperjuangkan keadilan agraria.