Definisi terorisme dalam pembahasan revisi UU No.15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terus diperdebatkan Pansus.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Dito Ganinduto mempertanyakan kesiapan angkutan lebaran, termasuk didalamnya segala fasilitas pendukung, serta pengamanan bagi pemudik.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Herman Khaeron akan terus memantau ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) selama bulan Ramadhan hingga arus mudik lebaran.

Komisi X DPR RI minta penjelasan Kepala Perpustakaan Nasional mengenai Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II Tahun 2017, serta penjelasan terhadap berbagai temuan BPK RI.

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi usulan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) untuk mengkaji penerapan escrow account (rekening bersama) dalam mekanisme pembayaran penyelenggaraan umrah.

Anggota Komisi I DPR RI Andreas Hugo Pareira menegaskan masalah perlindungan data pribadi harus segera diselesaikan, agar masyarakat bisa tenang.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra meminta pemerintah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data pendidikan di Tanah Air.

Definisi tentang terorisme menjadi salah satu penghambat tertundanya pengesahan RUU Terorisme. Diharapkan, definisi terorisme dalam UU tersebut cukup penting sehingga harus jelas.

Kantor Staf Presiden (KSP) yang saat ini mendapat banyak sorotan, dinilai menjadi salah satu lembaga non struktural yang membuat kinerja pemerintah tidak efektif dan kerap melewati garis kewenangannya.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aduan terkait Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal khususnya dari China diberbagai daerah, dari masyarakat melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center. Menanggapi hal ini, Fadli berkomitmen untuk mempelajari dan mengawasl aspirasi itu.