Pimpinan DPR RI mendukung aksi damai reuni 212 pada tanggal 2 Desember nanti dan berjanji untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menggugat klaim "kejujuran" yang selama ini menjadi slogan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fraksi PKS melakukan tes urine kepada seluruh kader yang duduk di DPR, Tenaga Ahli, Asisten Anggota dan Sekretariat Fraksi. Hal itu dalam rangka mempelopori aksi pemberantasan narkoba.

Dijelaskan Andi, dari jatah 10 persen itu dialokasikan untuk DPR senilai 5 persen. Sementara 5 persen lainnya ‎untuk pejabat Kemendagri.

MKD DPR diminta untuk mendalami adanya dugaan tekanan dan negosiasi dari elite politik dan penegak hukum terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Wakil Ketua MKD, Sarifudin Sudding berdalih MKD tidak mencampuri masalah pokok perkara Novanto di KPK. Menurut Sudding, MKD cuma memeriksa di ranah etika.‎

Fraksi PPP meminta agar Ketua DPR Setya Novanto selaku tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan tahanan KPK tidak mempertaruhkan DPR.

Jika Novanto tetap bertahan sebagai Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar, maka yang menjadi korban adalah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat termasuk Partai Golkar.

Meski menang dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPR Setya Novanto sebaiknya tidak lagi memimpin DPR.

Pengurus DPD Partai Golkar seluruh Indonesia sepakat pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan pergantian Ketua DPR dilakukan setelah putusan praperadilan Setya Novanto.