Ketua DPP Partai Golkar Azis Sumual menyesalkan pernyataan Airlangga Hartarto perihal penunjukan Azis Syamsuddin sebagai Ketua DPR RI oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar Setya Novanto dan Sekjen Idrus Marham.

Tidak etis jika Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi menunjuk pergantian ketua DPR dari dalam penjara. Sebab, DPR sebagai lembaga terhormat yang bukan merupakan milik pribadi atau golongan tertentu saja.

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Sarifuddin Sudding membenarkan adanya surat pengunduran diri Setya Novanto.

Penunjukkan Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR oleh Setya Novanto dinilai merusak citra DPR sebagai lembaga tinggi negara. Sebab, pergantian tersebut terkesan dipaksakan oleh Novanto.

Setya Novanto yang juga sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP melayangkan surat pengunduran diri dan sekaligus menunjuk Aziz Syamsuddin sebagai Ketua DPR.

Wakil Ketua MPR RI Mahyudin yang juga anggota DPR RI Komisi VII membuka acara Sosialisasi Pengaturan Terhadap Implementasi Sub Penyalur BBM BPH Migas.

PDI Perjuangan (PDIP) meminta keadilan hukum bagi Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proses pergantian Ketua DPR oleh partai politik diharapkan melalui mekanisme dan penyaringan yang benar. Sehingga, dapat menghasilkan pimpinan DPR yang berkualitas.

Proses praperadilan Ketua DPR Setya Novanto akan berlanjut atau tidak menjadi fokus perhatian ketimbang pembuktian hukum atas kasus dugaan korupsi e-KTP tersebut. Hal itu membuat politikus PDI Perjuangan (PDIP) sedih, miris sekaligus ironis.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) meminta agar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menghormati proses hukum yang sedang dihadapi Ketua DPR Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP.