DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah Prabowo-Gibran yang telah menerima aspirasi rakyat dan DPR RI, hasil pertemuan pada 5 Desember 2024, antara perwakilan DPR RI dengan Presiden Prabowo telah memutuskan beberapa hal yang kemudian hasil keputusan itu pada hari ini diumumkan oleh Presiden Prabowo menjadi penerapan UU Harmonisasi Peraturan Pajak yang pro rakyat.

Keputusan pemerintah untuk tetap memberlakukan PPN 12 persen ditentang sejumlah pihak, termasuk tokoh-tokoh PDIP. Padahal, menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB, Faisol Riza, PDIP juga ikut menyetujui regulasi tersebut.

Kenaikan PPN 12 persen, itu adalah merupakan keputusan Undang-Undang (UU) Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan menjadi 11 persen tahun 2022 dan 12 persen hingga 2025, dan itu diinisiasi oleh PDI Perjuangan.

Keputusan itu diambil karena melihat kemampuan daya tanam tebu sebagai tanaman penghasil gula di Indonesia

Kami sangat mengapresiasi semangat dari DPW untuk menjadi tuan rumah Rakernas. Ini menunjukkan soliditas BM PAN di seluruh Indonesia. Kami akan memastikan keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan bersama demi kesuksesan Rakernas.

DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan.

DPP Partai akan mengumumkan surat keputusan pemecatan terhadap Saudara Joko Widodo, Saudara Gibran Rakabuming Raka, dan Saudara Bobby Nasution, serta 27 anggota lain yang kena pemecatan.

Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan penuh kesadaran saya ingin sampiaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan, setelah berdoa bermuhsabah dan sberisitrakah saya memutuskan untuk mengundurkna diri dari tugas aya sebagai utusan khsuus presiden.

Unesco resmi menetapkan kebaya sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia ke-15. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang Intangible Cultural Heritage (ICH) di Paraguay pada Rabu (4/12) kemarin.

Masalah yang berkembang tentang BBM atau ojol itu masih exercise oleh pemerintah, jadi belum merupakan suatu keputusan.