Suap diberikan Ade Yasin agar Kabupaten Bogor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

Tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, MPR RI, DPR RI, DPD RI, MA, MK, BPK, KY, dan juga bank sentral nantinya juga berkewajiban melaksanakan PPHN.

Rachmat diperiksa untuk tersangka Bupati nonaktif Bogor, Ade Yasin yang tak lain adalah adiknya.

Dessy Amalia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap terkait pengurusan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun anggaran 2021.

Konsultasi ini adalah tindak lanjut setelah BAKN DPR RI melakukan peninjauan lapangan ke beberapa perusahaan rokok untuk mendengar masukan terkait pengelolaan cukai, bersama dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

Komunikasi dan koordinasi keduanya dicurigai berkaitan dengan kasus dugaan suap

Suap itu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Bogor yang dipimpinnya mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Jabar.

Dia bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai wakil Bupati Bogor. Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK.

Materi itu didalami tim penyidik KPK kala memeriksa delapan saksi. Siap saja?

BPK temukan Rp1,1 triliun duit Bansos tidak disalurkan, begini kata Mensos