Sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi, tindak kejahatan korupsi di tanah air kian marak. Buktinya, operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK semakin banyak.

Maraknya penyerangan terhadap tokoh agama di sejumlah daerah disinyalir ada dalang yang menggerakkan. Sebab, insiden penyerangan itu terjadi secara berdekatan.

Seluruh anggota legislatif dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berkomitmen untuk mengokohkan khidmat kepada rakyat. Hal itu dari hasil keputusan Rapat Pleno Fraksi PKS DPR dan DPRD.

Maraknya sejumlah kasus penyerangan kepada sejumlah tokoh agama, membuktikan pihak kepolisian lemah dalam mengantisipasi terjadinya tindakan anarkis terhadap pemuka agama.

Selaku anggota Komisi I DPR saat itu, Fayakhun diduga menerima fee atau imbalan senilai Rp 12 miliar, atas jasanya mengurus anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun.

Jelang pilkada 2018 dan pemilu 2019, Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta agar Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bertindak.

Pansus Angket KPK telah menyampaikan rekomendasi dari hasil penyelidikan. Dimana, pembentukan Pansus berawal dari adanya permasalahan dalam pelaksanaan tugas KPK.

Karena itu, KPK mengangap pembentukan lembaga pengawas tidak perlu dilakukan. Lembaga antikorupsi pun menolak hal tersebut.‎

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pidato penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2017-2018, dalam sidang Paripurna DPR.

Kehadiran PDI Perjuangan (PDIP) di pimpinan DPR dalam rangka memperbaiki hubungan komunikasi antara lembaga negara, yakni legislatif dengan eksekutif.