Presiden Jokowi akan bebas hambatan, jika ingin mengambil alih ketua umum (Ketum) Partai Golkar dari Setya Novanto. Sebab, tidak akan ada yang bisa menolak Jokowi jadi Ketum Golkar.

Presiden Jokowi disarankan untuk mengambil alih Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar menggantikan posisi Setya Novanto. Hal itu untuk menyudahi kisruh yang sedang bergejolak di internal Golkar.

MKD DPR diminta untuk mendalami adanya dugaan tekanan dan negosiasi dari elite politik dan penegak hukum terhadap Ketua DPR Setya Novanto.

Presiden Jokowi sebaiknya mengambil alih ketua umum Partai Golkar dari Setya Novanto. Hal itu dinilai dapat menyelesaikan kisruh yang selama ini bergejolak di internal Partai Golkar.

Partai Golkar sebagai partai senior dan penguasa terlama di Indonesia, saat ini tampak terlihat tidak berdaya. Hal itu dibuktikan ketika sejumlah Caketum Partai Golkar meminta restu kepada Presiden Jokowi.

Fraksi PPP meminta agar Ketua DPR Setya Novanto selaku tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP dan tahanan KPK tidak mempertaruhkan DPR.

Jika Novanto tetap bertahan sebagai Ketua DPR dan Ketum Partai Golkar, maka yang menjadi korban adalah DPR sebagai lembaga negara yang mewakili rakyat termasuk Partai Golkar.

Meski menang dalam sidang praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua DPR Setya Novanto sebaiknya tidak lagi memimpin DPR.

Pengurus DPD Partai Golkar seluruh Indonesia sepakat pelaksanaan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) dan pergantian Ketua DPR dilakukan setelah putusan praperadilan Setya Novanto.

Kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto dan sejumlah anggota DPR dinilai masih rancu apakah kejahatan korupsi atau hanya sensasi. Hal itu terkait kerugian negara senilai Rp 2,3 triliun yang belum dapat dibuktikan.