Anwar Hafid mengakui, UUD 1945 memang belum sempurna. Namun demikian, jika penting dilakukan amandemen, perlu persiapan yang matang untuk melakukan amandemen UUD 45 secara menyeluruh.

HNW mengatakan, lambatnya penindakan Polri terhadap kasus Jozeph Paul Zhang, seakan membuat orang lain berpikir bahwa menista agama bisa bebas dilakukan di Indonesia.

Anggota Komisi X DPR RI, Putra Nababan menjelaskan, program yang ada saat ini lebih mengedepankan kepentingan bisnis semata dan tidak berpihak kepada pelaku wisata di tingkat bawah.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu berpendapat, penurunan volume APBN dari Rp 2.750 Triliun ke Rp 2.708,7 Triliun akan menyulitkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Mulai dari tingkat pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas) hingga ke Rumah Sakit.

Secara umum, dengan memperhatikan realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan II tahun 2021, pemerintah masih meyakini bahwa angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 masih akan berada dalam kisaran 3,7-4,5 persen.

Pemerintah meyakini kekuatan kolektif dari seluruh komponen bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia semakin tangguh tidak hanya dalam menghadapi pandemi Covid-19 namun juga berbagai tantangan pembangunan di masa depan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi-fraksi DPR RI atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas RUU APBN Tahun Anggaran 2020 di hadapan Rapat Paripurna DPR RI ke 3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Dampak peningkatan mobilitas masyarakat terhadap potensi peningkatan penyebaran Covid-19 harus bisa ditekan atau dikendalikan dengan sistem dan strategi yang benar-benar tepat.

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto menilai isi Peraturan Menteri (Permen) ESDM No.19/2021 tentang Perubahan atas Permen  ESDM  No.4/2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas, berpotensi melanggar UU Migas.