Komisi III DPR meminta Kapolri Jenderal Idham Azis beserta jajarannya untuk melakukan sosialisasi terkait rencana menghidupkan kembali Pasukan Pengaman Masyarakat Swakarsa atau Pam Swakarsa.

Komisi III DPR menyoroti program teknologi informasi Polri yang hingga saat ini belum berjalan dengan maksimal. Padahal, secara politik anggaran seharusnya tidak masalah.

PSSI mengerti bahwa pertimbangan Polri adalah keselamatan semua pihak dan kemanusiaan.

Bahkan, TNI dan POLRI lah yang berusaha melindungi masyarakat Papua dan Papua Barat dari serangan-serangan yang berulangkali dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata.

Bareskrim Polri terus melakukan penyidikan terkait kebakaran Gedung Kejagung. Hasilnya?

RUU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan dinilai tidak akan mengurangi kewenangan penyidikan Polri. Kekhawatiran RUU Kejaksaan akan membuat wewenang korps Adhyaksa semakin powerfull dianggap tidak beralasan.

Pernyataan itu disampaikan dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun Lalu Lintas ke-65 Korlantas Polri, sekaligus penyerahan bantuan secara simbolis antara Maya Miranda kepada Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono di PRJ Kemayoran, pada Selasa (22/9) kemarin.

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pagu anggaran 2021. Diharapkan, penambahan anggaran itu meningkatkan kinerja aparat penegak hukum ke depan.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mengusulkan pihak Kepolisian untuk membentuk tim gabungan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut kebakaran Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung).